Meneliti hubungan antara gender dan korupsi

Selama hampir dua dekade, komunitas pelaku pembangunan telah memperdebatkan hubungan sistematis antara ketidaksetaraan gender dan korupsi. Perdebatan mulai merebak pada 2001 dengan terbitnya dua studi yang mengeksplorasi korelasi ini dan menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat korupsi terkait dengan tingginya jumlah perempuan yang aktif di parlemen nasional, kantor publik dan angkatan kerja pada umumnya.689ba02437ae Penelitian itu didasarkan pada analisis data Bank Dunia untuk indeks kesetaraan gender dan Indikator Tata Kelola Dunia.6278ddea6fec Studi melahirkan sejumlah kontroversi: bagi para pengkritiknya, temuan ini sepertinya menyiratkan gagasan meragukan bahwa perempuan secara inheren lebih tidak korup dibanding laki-laki,7a627c7d2ce1 jenis kelamin yang 'lebih adil dan lebih bersih,'214d72bd3476 yang kini bisa berfungsi sebagai 'kekuatan anti-korupsi baru.'311eee6246d3 Namun, studi ini memiliki metodologi yang kuat dan memasukkan kontrol atas faktor penjelas lain seperti kebebasan sipil, pendapatan, dan pendidikan. Kajian lebih mutakhir telah menyimpulkan hubungan antara jumlah perempuan yang memegang jabatan publik dan tingkat korupsi tergantung pada jenis rezim, dan kian banyak perempuan yang memegang jabatan tingkat kian rendah korupsi di negara-negara demokratis, tapi tidak di negara-negara otoriter.4e8531aab595 

Analisis selanjutnya kurang memperjelas hubungan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan tingkat korupsi.e2fb13e8285d Namun, studi-studi terbaru kembali menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam jabatan publik, termasuk di tingkat pemerintah daerah, berkonstribusi terhadap penurunan korupsi, skala kecil maupun besar.2055c0ae1d97 Selain itu, keterkaitan ini terlihat menguat ketika terdapat 'representasi substantif perempuan' meningkat besar: yaitu, perempuan tidak hanya menduduki jabatan publik tetapi juga serius memperjuangkan persoalan kaum perempuan, yang ditunjukkan lewat pengeluaran kesehatan, kebijakan ramah keluarga, dan kebijakan cuti hamil.9c484a4ae9a2 Karena itu, pengurangan korupsi bukanlah efek langsung dari banyaknya perempuan yang memegang posisi publik, tetapi efek tidak langsung yang terjadi ketika perempuan pemegang jabatan berusaha mewakili perempuan dengan meningkatkan pelayanan pada isu-isu yang menjadi perhatian mereka. 

Beberapa studi mutakhir menyiratkan hubungannya bisa jadi sebaliknya, korupsi merupakan penghalang bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan sehingga berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender.0d125a52f2de Studi ini menjelaskan akibat seksisme perempuan sering dipinggirkan oleh sistem patronase dan jaringan klientelis, mereka tidak punya cukup dana untuk maju dalam pemilihan anggota dewan karena penghasilan mereka lebih rendah dari laki-laki, dan mereka kesulitan terlibat dalam kehidupan publik karena terhalang tanggung jawab keluarga dan norma-norma sosial.380f5d06ceef 

Sejumlah penelitian berusaha mengkaji apakah perempuan cenderung lebih tidak korup dari laki-laki. Kesimpulannya adalah perempuan memang lebih menghindari risiko dan mungkin lebih menghindari perilaku menipu, tapi kita tidak bisa mengatakan perempuan lebih berintegritas dari laki-laki, karena perempuan adalah kelompok beragam.23a07e3a0703 Namun, perempuan lebih menderita akibat dampak korupsi dibanding laki-laki karena status mereka yang lebih rendah dalam masyarakat, fungsi maternal dan pengasuhan mereka, serta tugas rumah tangga lainnya seperti menyiapkan makanan dan mengambil air.497d2ffcbc15 Efek negatif korupsi bisa langsung, ketika perempuan menjadi korban suap dan sextortion (pemerasan seks), dan tidak langsung, ketika korupsi menguras sumber daya yang bisa digunakan untuk meningkatkan kehidupan perempuan.d66e1f23f650 

'Sextortion,' dan korupsi seksual umumnya, jelas memiliki efek yang tidak proporsional terhadap perempuan dan mulai menarik perhatian banyak peneliti. International Association of Women Judges (Asosiasi Internasional Wanita Hakim (IAWJ)) mendefinisikan sextortion sebagai 'penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh kenikmatan seksual.'edb6bb22a328 Istilah ini muncul dari fakta bahkan ketika perempuan tidak memiliki uang untuk membayar suap, mereka memiliki sesuatu yang sebagian orang berkuasa ingin eksploitasi: tubuh mereka.8d239e0bc9e2 Tahun 2019, untuk pertama kalinya, Laporan Barometer Korupsi Global dari Transparency International untuk Amerika Latin dan Karibia membahas khusus tentang sextortion. Mereka melaporkan satu dari lima perempuan pernah mengalami atau mengetahui seseorang yang pernah mengalaminya.bc637d9c82bc

Terdorong oleh studi awal awal mereka tentang gender dan korupsi, Bank Dunia telah lama mendorong kebijakan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hukum dan tata kelola yang baik.2c0e0e8a0ddc Namun, aktivis gender dan hak-hak perempuan menolak pendekatan instrumentalis terhadap partisipasi perempuan tersebut. Para aktivitis menekankan upaya ini harus didasarkan pada hak asasi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, yang dijamin dalam Pasal 7 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (CEDAW).970fc0c40e83 Selain itu, meningkatkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik sebagai cara mengurangi korupsi berisiko mendorong pendekatan ‘tambah perempuan lalu kendalikan’, serta memperkuat stereotip gender tentang sifat dasar perempuan untuk mengorbankan diri dan menghindari risiko.

Studi yang meneliti hubungan partisipasi perempuan dan korupsi di tingkat sektoral masih minim. Hal ini juga berlaku untuk sektor kehutanan. Akibatnya, upaya mengurangi korupsi di sektor kehutanan sering mengabaikan pentingnya aspek gender, sementara upaya mengintegrasikan gender ke dalam kegiatan kehutanan tidak selalu melihat korupsi sebagai hambatan utama konservasi hutan dan kesetaraan gender. Misalnya, sebuah alat analitik komprehensif tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak mempertimbangkan isu-isu gender,51caad7a567d dan kompilasi artikel terbaru tentang gender dan kehutanan hanya membahas sekilas masalah korupsi.68a2611267fa 

Issue U4 ini merangkum isu-isu kunci dalam korupsi kehutanan, gender dan kehutanan, serta dinamika korupsi dan gender di sektor kehutanan. Issue ini menekankan pentingnya kerangka tata kelola hutan sensitif gender yang mendorong kesetaraan gender serta transparansi, akuntabilitas, dan integritas terhadap kelestarian hutan, sehingga membantu memperlambat degradasi hutan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Korupsi di sektor kehutanan

Ada hubungan kuat antara korupsi dan deforestasi. Sebuah studi 2009 yang menganalisa beberapa indeks korupsi dan tingkat deforestasi tahunan menemukan hubungan substansial antara minimnya pemberantasan korupsi dan tingginya tingkat deforestasi.f70882045e7f Beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan temuan serupa, dan kian banyak studi yang baru mengkonfirmasi korelasi ini.0d32d15b98d2 Memang, korupsi, 'penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkan untuk keuntungan pribadi,'bc8b8e897f58 manifes di sektor kehutanan terutama dalam bentuk pembalakan liar, yang menggunduli tutupan hutan. Korupsi berimplikasi terhadap upaya global menghadapi perubahan iklim, karena hutan membantu menstabilkan iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer.8f80a6d44791 Namun, korupsi di sektor ini juga sarat penipuan dan penyimpangan dana dalam skema konservasi kehutanan seperti REDD +. Selain itu, bentuk lain dari korupsi kehutanan adalah elite capture (penguasaan elit) atas proyek pengelolaan kehutanan masyarakat. Kita akan melihat masing-masing secara singkat pada gilirannya.

Pembalakan liar

Pembalakan liar mengacu pada kegiatan penebangan hutan yang 'melanggar konsistensi hukum nasional dan sub-nasional,' bisa dalam bentuk penebangan liar di kawasan lindung hingga memperoleh konsesi secara ilegal.d2474b419da8 Pembalakan juga dapat melibatkan menebang tanaman yang dilindungi, menebang melampaui batas yang dibolehkan, dan menebang pohon berukuran kecil. Kejahatan kehutanan secara lebih luas termasuk perburuan liar serta pengumpulan hasil hutan non-kayu ilegal, tetapi ini tidak akan dibahas di sini secara mendalam.835139a127b2 Sepanjang rantai pasokan kayu, pembalakan liar sering dikaitkan dengan berbagai jenis pelanggaran lain, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

Penelitian telah menyoroti bahwa korupsi di sektor kehutanan didorong oleh lemahnya tata kelola dan penegakan hukum, di satu sisi, dan besarnya uang yang diperoleh dari hutan dan pohon, di sisi lain.3a4e645343de Keterpencilan hutan 'memberi banyak kesempatan menjarah yang jauh dari pengawasan publik.56077d3169dc Di Indonesia, KPK pada tahun 2015 menemukan bahwa 77–81 % laporan produksi kayu tidak tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibatnya negara harus menanggung potensi kerugian negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar US $ 377 juta – US $ 520 juta per tahun selama periode kajian (2003–2014). Sementara itu potensi kerugian negara dari nilai kayu komersial yang tidak tercatat sebesar US $870 juta – US $ 1.2 miliar per tahun.f37754c71ced Menurut Interpol, pembalakan liar menyumbang 50–90% dari semua pohon yang ditebang di beberapa negara produsen tropis dan 15–30% secara global. Nilai ekonomi pembalakan liar global, termasuk pengolahan, antara US $ 30 hingga US $ 100 miliar, atau 10–30% dari perdagangan kayu global.dbcd095989ac Walhasil deforestasi dan degradasi hutan kian merajalela.

Peluang korupsi melalui suap dan pemerasan terbuka lebar pada berbagai tahap rantai pasokan kehutanan, dari desain dan pemberian konsesi operasi dan penebangan, pengangkutan, pengolahan, ekspor, dan penjualan. Suap diberikan untuk memperoleh konsesi, memperoleh izin dari pemerintah daerah, memastikan truk pengangkut lolos pos pemeriksaan, mengekspor atau mengimpor kayu, dan menghindari pajak. Di Indonesia melalui analisis dampak korupsi terhadap regulasi perizinan di sektor kehutanan mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan perizinan rentan terhadap suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan bahkan “korupsi menyandera negara” (state captured corruption). Akumulasi biaya tidak resmi perizinan mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan per konsesi per tahun bisa mencapai US $ 43 ribu – US $ 160 ribu.f273e67dde9d,b6172ca0599c

Banyak hutan dunia berada di negara-negara di mana korupsi merajalela, terbukti dari rendahnya skor mereka pada Indeks Persepsi Korupsi yang disusun Transparency International. Memang, sejumlah pengamat telah menunjukkan bahwa 'kutukan sumber daya' (sedikit atau tidak ada pertumbuhan ekonomi meski sumber daya melimpah) juga terkait erat dengan hutan, karena sumber daya bernilai tinggi ini adalah sumber perburuan rente yang melimpah bagi elit politik, yang menilap dana yang dapat digunakan untuk membiayai layanan publik untuk memperbesar pundi-pundi mereka, menciptakan lingkaran setan deforestasi.6722ac25e30a Namun, korupsi di kehutanan bukan hanya masalah negara berkembang, negara-negara maju yang tergolong berkinerja baik dalam Indeks Persepsi Korupsi, seperti Kanada, juga melaporkan meluasnya pembalakan liar.b77f9deb298f 

Penipuan dan penyalahgunaan dana dalam program konservasi kehutanan

Dengan insentif yang begitu menggoda untuk korupsi di sektor ini, tidak mengherankan terjadi korupsi pada skema konservasi kehutanan seperti REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). REDD+ merupakan skema mitigasi perubahan iklim global yang menggunakan mekanisme berbasis kinerja yang memberi penghargaan kepada pemangku kepentingan hutan dari level rumah tangga hingga pemerintah nasional agar melindungi atau meningkatkan kapasitas hutan dalam penyerapan karbon. Penelitian oleh U4 Anti-Corruption Resource Centre tentang REDD+ memperingatkan skema ini bisa menciptakan insentif dan peluang baru untuk korupsi di sektor yang sudah sarat dengan praktik korup tersebut.02c55cab7ad3 Sebuah studi kasus di Republik Demokratik Kongo (DRC) memang mengidentifikasi sejumlah risiko korupsi. Risiko ini termasuk pembayaran suap dan pilih kasih dalam pemberian kontrak konsultasi, pelanggaran per diem (tunjangan harian) dalam acara REDD +, politisasi pejabat kehutanan pemerintah, dan salah urus keuangan oleh lembaga kerja sama pembangunan internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang mengelola dana REDD +.cf01045ac448 Penelitian lebih lanjut oleh U4 mengidentifikasi potensi korupsi dalam desain mekanisme pembagian keuntungan, identifikasi penerima manfaat, verifikasi data, dan pengelolaan pendapatan.5fcaa37d1fa9 Sebuah penilaian risiko korupsi REDD+ di Kenya mengidentifikasi temuan serupa: dana REDD+ berisiko digelapkan, data dan hasilnya dimanipulasi, dan skema ini akan menciptakan insentif praktik perampasan tanah oleh elit.f75ddd17cbb6 Penelitian apakah kekhawatiran tentang korupsi pada skema REDD+ benar-benar terjadi masih minim, meski tulisan yang disebutkan di atas membahas masalah dan perangkap potensial terjadinya korupsi.

Elite capture (penguasaan elit)

Praktik penguasaan elit ditemukan dalam studi proyek konservasi di Desa Ladang Palembang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Kepala desa dan pejabat lain meminta kickbacks (suap) dari anggaran proyek hingga 20% dan menarik pembayaran ilegal dari anggota masyarakat yang ingin memperoleh bantuan pengentasan kemiskinan, seperti kompor gas, panel surya, dan beras, yang seharusnya tanpa biaya. Sapi dibagikan ke anggota keluarga, pendukung, dan kroni dari kepala desa. Penguasaaan elit ini dimungkinkan oleh hubungan patronase politik yang tumbuh subur lewat proses desentralisasi di Indonesia. Peluang ini memberi elit lokal (kepala desa) peningkatan akses ke sumber daya, tetapi minimnya sistem check and balances memungkinkan mereka leluasa mengorupsi proyek-proyek pembangunan.5b0254c7ec51 

Penelitian serupa di Odisha, India, menunjukkan bagaimana penguasaan elit membuat kelompok minoritas, yang umumnya berkasta rendah, kian terpinggirkan. Mereka praktis dikeluarkan dari kelompok pemilik hak pengelolaan hutan karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik dan pengambilan keputusan. Akibatnya, mereka tidak diberi sertifikat tanah, sementara anggota masyarakat lainnya diuntungkan dari program sertifikasi tanah tersebut.a81626de6920

Karena itu, korupsi di sektor kehutanan bisa muncul dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai aktor swasta dan publik, dari tingkat masyarakat hingga tingkat internasional. Korupsi tidak hanya mengakibatkan degradasi hutan tetapi juga berkontribusi terhadap ketimpangan karena mencegah kelompok marjinal memperoleh manfaat dari proyek pengembangan masyarakat atau skema berbasis kinerja seperti REDD+.

Tanggapan terhadap korupsi kehutanan

Untuk memberantas korupsi di sektor ini, berbagai pihak telah menyerukan pentingnya respons internasional, karena perdagangan kayu bersifat internasional, dan korupsi hanya dapat ditangani melalui kolaborasi lintas-negara. Program Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT/ Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan) dari Uni Eropa (UE) bertujuan untuk menyatukan negara pengguna dan negara penghasil kayu untuk memecahkan masalah melalui Voluntary Partnership Agreements (VPA/Perjanjian Kemitraan Sukarela) FLEGT bilateral. Perjanjian ini mencakup komitmen dan tindakan dari kedua pihak untuk memberantas terhadap perdagangan kayu ilegal melalui skema lisensi legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa. Untuk mengeluarkan lisensi FLEGT, negara mitra perjanjian harus menerapkan sistem jaminan legalitas kayu dan langkah-langkah lain yang ditentukan dalam perjanjian. Pada tingkat nasional, sistem jaminan legalitas kayu dibentuk melalui proses partisipatif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dan mencakup kontrol rantai pasokan, mekanisme untuk memverifikasi kepatuhan, dan audit independen.79b4922a9a3c Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memperoleh lisensi FLEGT pada 2016. Beberapa negara penghasil kayu lainnya seperti Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Liberia, dan Republik Kongo juga telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela, sementara Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Laos, Malaysia, dan Thailand masih dalam tahap negosiasi.b596237da72c 

Standar perilaku perusahaan yang diadopsi perusahaan furnitur multinasional seperti IKEA bertujuan memastikan kayu yang mereka gunakan bukan dari sumber ilegal. Standar ini mempersyaratkan sistem pelacakan dan sertifikasi kayu untuk mengonfirmasi kayu berasal dari hutan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Namun, upaya korporasi sejauh ini memiliki dampak terbatas membatasi pembalakan liar. Selain itu, ada kekhawatiran praktik ini justru memperkuat kontrol korporasi atas hutan, yang mengarah ke pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan demi melayani motif keuntungan perusahaan.a0be6c8290a1 

Metode lain sedang dicoba adalah menggunakan satelit untuk memantau tutupan hutan, sehingga meningkatkan transparansi di sektor ini. Organisasi masyarakat sipil telah membangun mekanisme pemantauan independen untuk memberantas pembalakan liar dan berperan sebagai whistleblower tentang pelanggaran hukum kehutanan.96e8a36dfcf6 Pada tingkat nasional, ada upaya mengendalikan pembalakan liar dengan menerbitkan data hutan dan memungkinkan organisasi masyarakat sipil melakukan verifikasi. Masyarakat dimobilisasi untuk mendukung inisiatif konservasi hutan, dan reformasi hukum dan kebijakan telah dilakukan.4309f50ab0e1 Sayangnya, pembalakan liar masih merupakan masalah global serius karena besarnya dari keuntungan perdagangan kayu.

Singkatnya, pembalakan liar, biasanya dilakukan berkolusi dengan pejabat publik, adalah ancaman serius bagi konservasi hutan dan karenanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim. REDD+ bermula sebagai program konservasi kehutanan tetapi berkembang menjadi kontroversial, diduga menciptakan peluang baru bagi korupsi di sektor yang di banyak negara sudah merupakan salah satu yang paling korup. Dahsyatnya tantangan deforestasi dan perubahan iklim mengharuskan kita memperkuat pendekatan yang ada dan menemukan cara baru dalam bekerja sama melestarikan hutan dan mengatasi pemanasan global.

Gender dan kehutanan

Organisasi seperti United States Agency for International Development (USAID) dan Food and Agriculture Organization (FAO), sejak tahun 1970-an, mengakui peran penting perempuan di sektor kehutanan dan pentingnya peran gender dan kesetaraan gender dalam kaitannya dengan pohon, hutan, penggunaan lahan, dan lingkungan.ff97f4e9b2a4 Sebuah panduan FAO yang baru-baru ini diterbitkan tentang pengarusutamaan gender di sektor Kehutanan bertujuan mendorong petugas teknis bantuan kehutanan memastikan proyek-proyek kehutanan melayani kebutuhan perempuan dan bekerja untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.ec168663b7af Centre for People and Forests, Climate Investment Funds, dan beberapa program REDD+ juga telah menerbitkan panduan serupa.d5b144c62e86 

Center for International Forestry Research (CIFOR) telah melakukan tinjauan literatur penting tentang gender dan kehutanan. Tema-tema yang muncul, dibahas secara singkat di bawah ini, termasuk gender dan pemanfaatan hutan, gender dan pengelolaan hutan masyarakat, dan persimpangan gender, konservasi hutan, dan perubahan iklim, termasuk isu-isu gender dalam REDD +.c6be19eba96b 

Gender dan pemanfaatan hutan

Penelitian menunjukkan gender berpengaruh terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan menggunakan sumber daya hutan. Laki-laki dan perempuan terlibat pada berbagai tahap produksi baik untuk produk kayu maupun produk hutan non-kayu, meski keterlibatan ini bervariasi di tiap negara dan tiap komunitas. Studi tentang perbedaan gender dalam kegiatan kehutanan masih sangat terbatas, sehingga tidak mungkin memberikan gambaran atau analisis lintas negara yang komprehensif tentang masalah ini. Namun, ulasan dari data yang tersedia oleh Sunderland dkk. menunjukkan variasi berdasarkan gender serta menurut wilayah yang diamati menggunakan hasil hutan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.a26146d41658 

Di Afrika, meski berburu dan memancing adalah domain laki-laki, perempuan dan anak perempuan terlibat mengumpulkan tanaman hutan yang dapat dimakan, tanaman obat, makanan ternak, dan buah-buahan. Tanaman yang dikumpulkan perempuan memungkinkan mereka melengkapi makanan keluarga dan mendapatkan penghasilan tambahan bagi rumah tangga mereka. Selain itu, peran perempuan mengumpulkan makanan berarti mereka memiliki pengetahuan mendalam yang khas tentang hutan, pohon, keanekaragaman hayati, dan praktik konservasi.cda0418c9de1 Perempuan juga mengumpulkan kayu bakar untuk bahan bakar, aktivitas yang sangat menyita waktu dan kerap membuat mereka tidak punya banyak waktu tersisa untuk sekolah, bekerja, atau kegiatan produktif lainnya. Di Zambia, perempuan terlibat dalam produksi arang dari pohon, dan di Cekungan Kongo mereka berperan dalam pertambangan rakyat di kawasan hutan.9f03d1802207 Perempuan di Ghana juga terlibat di tempat pengergajian dan pengolahan kayu, meski peran mereka kurang menonjol dibanding laki-laki yang bekerja di tempat yang sama.fd5802918786 Namun, di Amerika Latin, laki-laki berperan lebih besar dari perempuan dalam mengumpulkan hasil hutan yang belum diolah seperti kayu bakar. Di Asia, kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap produksi kurang lebih sama. Sunderland dkk. berhipotesa perbedaan gender dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu tergantung pada tingkat komersialisasi, dengan perempuan mendominasi di Afrika, yang hasil pengumpulan terutama untuk keperluan subsisten, dan laki-laki mendominasi di Asia, yang produk-produk hutannya seperti kacang brazil (Bertholletia excelsa) memiliki nilai komersial tinggi.dbca6ae36989

Gambar 1: Gender dan pemanfaatan hutan

Namun, pemanfaatan hutan berdasarkan gender bersifat cair dan berubah tergantung nilai hasil hutan tersebut. Misalnya, di Sierra Leone, program pengumpulan kayu yang seharusnya membantu perempuan - karena mengumpulkan kayu bakar adalah peran perempuan - akhirnya diambil alih laki-laki karena pekerjaan tersebut kini mendatangkan imbalan finansial.e2bf26e4d446 Selain itu, peran gender untuk aspek berbeda dari tenaga kerja dan penggunaannya juga bisa berbeda seiring usia, sehingga, misalnya, anak laki-laki bekerja membantu perempuan paruh baya dalam penanaman dan pemeliharaan pohon.2d0aadbb3ca6 Kepentingan gender tidak monolitik, karena gender tidak hanya bersilangan dengan usia tetapi juga suku, agama, kekayaan, dan tingkat pendidikan sehingga memberikan hasil berbeda bagi laki-laki dan perempuan.937a51bf34cd

Gender, partisipasi, dan pengelolaan hutan masyarakat

Pengambilan keputusan di sektor ini menunjukkan pengelolaan hutan masyarakat didominasi laki-laki, tidak hanya karena sebagian besar petugas kehutanan adalah laki-laki, tetapi juga karena minimnya partisipasi perempuan dalam kelompok pengguna hutan. Sebuah analisis lintas negara dan survei rumah tangga di sepuluh negara mengungkapkan tidak dilibatkannya perempuan dari pengambilan keputusan adalah karena hambatan sosial, logistik, dan hukum serta bias laki-laki di antara para penggiat inisiatif kehutanan masyarakat. Wanita lebih mungkin berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hutan jika kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, partisipasi tidak menyita banyak waktu, partisipasi gratis dan tidak butuh biaya, perempuan memiliki akses ke pendapatan sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan berbasis gender, dan ada sejarah partisipasi perempuan sebelumnya.5a2d8c1104a9 

Penelitian menunjukkan partisipasi merupakan proses kompleks. Partisipasi bisa jadi sekedar angka dan berdasarkan kehadiran fisik belaka, atau justru partisipasi efektif yang interaktif dan memberdayakan - yang mendorong lahirnya inisiatif dan penggunaan pengaruh. Gaventa menunjukkan ruang partisipasi tidak netral karena sarat pengaruh kekuasaan, sehingga ruang tersebut bisa tertutup, terbuka berdasarkan undangan, atau diciptakan. Hubungan kekuasaan mendikte apa yang bisa terjadi dalam proses partisipatif dan 'yang bisa berkembang, sesuai identitas, wacana dan kepentingan.'95b017b27dcc Kekuasaan di ruang tersebut dapat disembunyikan, terlihat, atau tak terlihat, yang berimplikasi terhadap potensi transformatif dari ruang tersebut.d7bddd7aa722

Karena itu, tidak cukup hanya mewajibkan kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan; kuncinya adalah memahami dinamika kekuasaan yang membentuk partisipasi mereka. Hal ini karena intervensi untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada proyek dan pengambilan keputusan komunitas bisa membawa konsekuensi tak diinginkan terhadap konservasi hutan dan terhadap relasi gender di masyarakat. Misalnya, proyek reboisasi di Nigeria yang menyita banyak waktu perempuan membuat proyek tersebut tidak populer dan menjadi penyebab kematiannya.4f6f890a43a0 Di Kamerun, Ghana, dan Kongo, ketika pendapatan perempuan meningkat akibat proyek-proyek baru, laki-laki mengurangi kontribusi mereka terhadap belanja rumah tangga.2d12e5094cce Di Gambia, di sisi lain, perempuan dengan sumber pendapatan baru 'membeli' kebebasan dari pernikahan yang tidak bahagia. Contoh-contoh ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis gender untuk memetakan kemungkinan capaian proyek bisa terkait dengan relasi kuasa dalam masyarakat.

Untuk berpartisipasi secara efektif di sektor kehutanan, wanita perlu pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan diri tampil di ranah publik.38ce60f4696e Tulisan Agarwal mengusulkan representasi substantif dinilai dari sejauh mana keputusan, proses, dan peraturan memperhitungkan perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan, dan massa kritis perempuan cukup memiliki pengaruh berarti, yang bisa tercapai jika perempuan setidaknya 33% dari komposisi kelompok hutan.b1022efc30de Namun, partisipasi bisa menjadi beban tambahan bagi perempuan yang sehari-harinya sudah kewalahan dengan tugas-tugas rumah tangga.0b07fa750bcb Karena itu, melakukan analisis gender di tiap komunitas sangat penting untuk mewujudkan model partisipasi yang efektif. 

Gender dan konservasi hutan

Bukti menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga-lembaga kehutanan masyarakat meningkatkan tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya. Dalam satu studi, masyarakat dengan lebih banyak perempuan di kelompok pengelola hutan memiliki kondisi hutan lebih baik, dan komunitas dengan anggota kelompok semua perempuan memiliki regenerasi hutan dan pertumbuhan kanopi lebih baik.877c9ed7df31 Sebuah studi multinasional di tahun 2016 menemukan perbaikan dalam tata kelola dan konservasi sumber daya alam lokal ketika perempuan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya.7585ff88492b Sebuah studi terbaru dari Nepal menunjukkan peningkatan kekuatan pengambilan keputusan perempuan di kelompok pengelola hutan menyebabkan penurunan dalam pengumpulan kayu bakar, dan partisipasi perempuan lebih tinggi pada kelompok hutan lebih mendukung keputusan yang memprioritaskan pengambilan kayu bakar berkelanjutan.4c73e1333fdf

Terbatasnya partisipasi perempuan pada kelompok pengelola hutan tidak berarti mereka tidak memiliki kekuasaan atau lembaga. Perempuan telah lama terlibat dalam program konservasi hutan dan penanaman pohon. Gerakan Sabuk Hijau di Kenya yang dipimpin Wangari Maathai memperoleh pengakuan internasional, dan Maathai dianugerahi Hadiah Nobel untuk usahanya melibatkan masyarakat, terutama perempuan, dalam menanam pohon.7b3a2bb1e80b Perempuan juga telah memainkan peran kunci dalam gerakan lingkungan di Swedia,89de79322c6e India,46fac50b5012 Indonesia,1edf6e149c5d Amerika Serikat,5968b847e148 dan sejumlah negara lain.

Selain itu, perempuan telah dilaporkan melakukan sabotase terhadap program konservasi yang mengabaikan atau merugikan mereka.59a1814051d2 Karena itu tidak cukup hanya mengarustamakan gender; perlu ada upaya memastikan program memiliki tujuan pemberdayaan khusus bagi laki-laki dan perempuan untuk menghindari konflik atau konfrontasi antar gender karena salah satunya merasa terabaikan.96db0413f7cc

Gender dan keadilan iklim

Perubahan iklim mungkin merupakan masalah paling krusial yang dihadapi dunia, dan proses kebijakan yang sedang berjalan mengakui bahwa perubahan iklim memiliki dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan, berpotensi memperburuk ketidaksetaraan gender dan meningkatkan kerentanan perempuan. Perempuan pedesaan yang mata pencahariannya bergantung pada hutan menghadapi ancaman serius, karena tutupan hutan terus menurun akibat kebakaran hutan yang bermula dan menyebar di tempat dengan kondisi panas dan kering. Perubahan pola cuaca juga mempengaruhi ketersediaan air, pertanian, dan produksi pangan. Bukti menunjukkan fenomena cuaca ekstrim seperti siklon dan badai, yang menjadi kian sering karena perubahan iklim, lebih berdampak terhadap perempuan dibanding laki-laki karena ada kesenjangan pendapatan dan kerentanan berbasis gender lain yang timbul akibat lebih rendahnya status perempuan dalam masyarakat.d36e55e06edd 

Adaptasi berbasis komunitas memobilisasi masyarakat dari bawah ke atas untuk bersiap dan merespon perubahan iklim. Disesuaikan dengan konteks lokal, pendekatan ini berusaha meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim dengan memperkuat jaringan sosial dan memperkuat hubungan dengan lembaga-lembaga pendukung. Pendekatan ini menggabungkan pengetahuan lokal dan proses pengambilan keputusan lokal terkait persepsi perubahan iklim dan strategi manajemen risiko, seperti mengadopsi varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan. Jaringan sosial lokal berfungsi sebagai asuransi setelah terjadinya guncangan. Namun keberhasilan dan dampak adaptasi berbasis komunitas sebagian tergantung pada partisipasi anggota masyarakat dalam pengembangan dan penerapan strategi adaptasi berbasis komunitas, seperti menanam pohon atau memodifikasi praktek pertanian. Dalam hal ini, aspek gender menjadi variabel penting, karena perubahan iklim berdampak berbeda pada laki-laki dan perempuan. Risiko yang ditanggung laki-laki dan perempuan di tingkat rumah tangga atau masyarakat berbeda karena perbedaan peran gender untuk merawat anak, mengambil air dan kayu bakar, serta produksi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran pangan. Memang, laki-laki dan perempuan bisa menilai risiko iklim secara berbeda tergantung peran gender dalam masyarakat tertentu. Masalah lainnya adalah partisipasi dalam kegiatan adaptasi berbasis masyarakat sering didasarkan tingkat pendidikan, pendapatan, dan kekayaan, hal dimana perempuan cenderung peringkatnya lebih buruk karena ketidaksetaraan gender yang mengakar.3f4457734d56 Baik laki-laki maupun perempuan harus dilibatkan dalam kegiatan adaptasi berbasis komunitas untuk mengatasi perbedaan kebutuhan mereka.

Inisiatif adapasi perubahan iklim REDD+ mengakui partisipasi masyarakat sebagai prasyarat penting keberhasilan skema ini. Namun, salah satu kelemahannya adalah kecenderungan melihat masyarakat secara homogen dan tidak mempertimbangkan perbedaan gender. Hal ini relevan karena REDD+, dengan mengurangi pemanfaatan hutan, dapat berpengaruh negatif terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan untuk makanan dan pendapatan. Sebuah studi perbandingan global REDD+ di enam negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menunjukkan perbedaan signifikan pada sejauh mana perempuan berpartisipasi, berpengaruh, dan terwakili dalam pengambilan keputusan di desa dan rumah tangga. Meski perempuan menjadi anggota badan pengambil keputusan di tingkat desa sekalipun, studi ini menemukan pengetahuan mereka tentang REDD+ lebih rendah dari laki-laki yang terlibat dalam studi ini.3ea69af2917e Penelitian lain menunjukkan perempuan tidak cukup terwakili dalam proses REDD+, dan saat mereka terwakili, mekanisme partisipatif gagal memperhitungkan isu-isu kekuasaan yang mendasari minimnya suara perempuan di ranah publik, yang membuat partisipasi mereka sekedar pelengkap. Sebagai contoh, analisis dokumen REDD+ di Indonesia menemukan hanya 88 dari 383 yang menyebutkan kata 'gender’, dan dari 88 dokumen tersebut, sangat sedikit yang membahas prinsip pengarusutamaan gender secara substansial.85ad5226a1ae Fakta ini tidak hanya berimplikasi bagi kemampuan perempuan memperoleh manfaat dari REDD+, tetapi juga berdampak terhadap upaya konservasi.4f7e02de736b

Singkatnya, penelitian tentang gender dan hutan menunjukkan gender merupakan hal penting dalam pengelolaan hutan dan konservasi. Perbedaan cara laki-laki dan perempuan memanfaatkan hutan bervariasi di tiap negara, tetapi pola umumnya adalah perempuan menggunakan hutan sebagian besar untuk keperluan subsisten dan laki-laki untuk komersial. Perbedaan antara subsisten dan komersial pada gilirannya memengaruhi konfigurasi peran gender saat keadaan ekonomi berubah dan produk yang sebelumnya tidak memiliki nilai komersial tiba-tiba menjadi berharga. Isu penting lainnya adalah sentralitas mekanisme partisipasi yang efektif dalam pengelolaan hutan, terutama perbedaan pemanfaatan hutan oleh perempuan dan laki-laki dan perbedaan prioritas dan kepentingan. Karena itu, tidak cukup hanya menyertakan perempuan; lebih penting lagi memastikan suara mereka didengar

Dinamika gender dalam korupsi kehutanan

Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam tindakan korupsi

Mengingat minimnya studi tentang isu ini, sulit memastikan sejauh mana perempuan, dibanding laki-laki, terlibat dalam kegiatan korupsi di sektor kehutanan atau bahkan sejauh mana mereka menjadi korban korupsi terkait hutan. Baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di masyarakat dekat hutan bisa terlibat dalam produksi barang ilegal, penebangan ilegal jenis kayu langka, dan ekstraksi ilegal hasil hutan non-kayu.41abf702c8e7 Penebangan liar dan kejahatan terhadap satwa liar dalam banyak kasus dilakukan oleh laki-laki karena dominasi mereka dalam penebangan dan berburu secara umum. Penelitian dari Liberia mengungkapkan bahwa perburuan, penebangan, dan pertambangan di hutan secara eksklusif adalah kegiatan laki-laki, sementara perempuan terlibat dalam pertanian, mengumpulkan kayu bakar, memperoleh bahan bangunan, dan mencari jenis tanaman untuk bahan makanan.84cd15a25724 Namun, di beberapa negara perempuan terlibat dalam pembuatan arang, yang sering kali merupakan kegiatan ilegal.867b95728133

Dalam beberapa kasus upaya konservasi membuka peluang terjadinya korupsi. Penelitian menunjukkan upaya perlindungan hutan dapat memungkinkan penjaga dan pejabat publik lainnya meminta suap dalam bentuk uang maupun barang dari anggota masyarakat yang mencoba terus menggunakan hutan seperti yang mereka lakukan sebelum mereka hutan menjadi kawasan lindung.3359b8d258f1 Perempuan sering menjadi korban pemerasan penjaga hutan dan jagawana. Sebuah studi di Odisha, India, berfokus pada masyarakat yang telah dipindahkan dari hutan lindung tetapi terus kembali masuk hutan untuk mengumpulkan hasil hutan non-kayu. Para perempuan melaporkan mereka sering diminta memberikan hasil yang mereka kumpulkan oleh para penjaga hutan yang mereka temui di sepanjang jalan. Penelitian di tempat lain di India, di negara bagian Rajasthan dan Distrik Kandhamal, mengungkapkan masalah yang sama: perempuan tidak lagi memiliki akses ke hutan yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan mereka, dan ini sangat mempengaruhi mata pencaharian mereka.1069e6626367 Selain itu, upaya pengendalian kejahatan satwa liar dan perdagangan daging hewan liar di Republik Demokratik Kongo melalui penegakan hukum telah menciptakan peluang bagi tuntutan suap dan pemerasan terhadap perempuan pedagang daging hewan liar.e96d886c2933 

Dampak korupsi berbasis gender di sektor kehutanan

Sejauh ini bisa disimpulkan perempuan menderita dampak lebih buruk akibat korupsi di sektor kehutanan dibanding laki-laki. Efeknya tidak linear dan tidak langsung, dan dapat disimpulkan dari perbedaan dampak degradasi hutan pada perempuan dan laki-laki. Seperti disebutkan di atas, ada bukti substansial hubungan antara korupsi dan deforestasi; karenanya ada keterkaitan tidak langsung antara korupsi dan efek dari deforestasi.

Pembalakan liar dan deforestasi memiliki efek merugikan langsung pada masyarakat yang mata pencaharian bergantung pada hutan dengan mengurangi akses mereka terhadap kayu dan hasil hutan non-kayu. Ketika akses perempuan ke hutan dibatasi, mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Mencari kayu bakar adalah salah satu pekerjaan paling menyita waktu bagi perempuan pedesaan; perempuan harus berjalan jauh untuk mencari kayu, sehingga harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi, sehingga tak banyak yang tersisa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat.3de467282bf6 Membawa beban berat kayu bakar atau hasil hutan lainnya dalam jarak jauh juga memiliki efek merugikan pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan.39ac6670f1bc

Deforestasi menimbulkan erosi tanah, dengan implikasi negatif terhadap kualitas tanah dan pada gilirannya ketahanan pangan. Perempuan pedesaan di banyak bagian dunia memikul tanggung jawab utama untuk menanam, memanen, memasak, dan menyajikan makanan. Dengan demikian, peningkatan degradasi tanah akibat deforestasi paling berdampak pada perempuan pedesaan yang bergantung jawab atas pertanian subsisten. Erosi tanah juga menyebabkan kontaminasi sumber air bersih, yang membuat sumber air minim menjadi keruh dan berlumpur. Sekali lagi, perempuan bertanggung jawab mengambil air, sehingga sumber air tertimbun lumpur dan terkontaminasi menambah beban pekerjaan rumah tangga dan kian memperburuk pembagian tenaga kerja berbasis gender yang memang sudah timpang.b86a30d02e1a 

Pembalakan liar dan deforestasi yang dihasilkannya merupakan penyebab pemanasan dan perubahan iklim global, yang efeknya sudah terasa dan akan semakin berdampak parah bagi perempuan miskin yang tinggal di daerah rawan bencana terkait iklim.1f440d39b841 

Hilangnya pendapatan dan pemasukan pajak dari kayu yang dipanen secara ilegal di seluruh dunia diperkirakan mencapai minimal US $ 10 miliar per tahun.7a33626a33ce Perdagangan kayu ilegal menghalangi pemerintah memperoleh pemasukan yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, yang telah terbukti memainkan peran kunci dalam pembangunan manusia, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup perempuan dan anak perempuan.569d17cf15c2

Terakhir, persaingan terhadap sumber daya hutan adalah salah satu penyebab konflik kekerasan di wilayah seperti Republik Demokratik Kongo. Konflik tersebut berefek tak proporsional terhadap perempuan, yang mengalami horor seksual dan berbasis gender yang tak tergambarkan sejak pecahnya kekerasan ini. Selain itu, para pembalak liar juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia seperti di Kongo.b18ae9fc16a3 Operasi pembalakan liar di belahan lain dunia seperti Amazon lazim melibatkan pembunuhan, kekerasan, ancaman, dan kekejaman terhadap masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada hutan.8222f6b5ded1

Menuju pendekatan terpadu untuk gender, kehutanan, dan korupsi: Saran untuk penelitian, kebijakan, dan praktik

Gerakan perempuan telah mencapai kemajuan besar dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dan isu perempuan ke dalam rencana dan proses internasional dan nasional, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Sejak 1985, PBB, dalam pertemuan Strategi Masa Depan untuk Kemajuan Perempuan di Nairobi , telah mengakui bahwa perubahan alam sangat penting bagi perempuan, mengingat peran mereka sebagai 'perantara antara alam dan masyarakat dalam hal agro-ekosistem, penyediaan air dan bahan bakar yang aman dan sanitasi.49e81de0797d Beberapa tahun sebelumnya Konferensi PBB 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang dikenal sebagai KTT Bumi Rio, menjadikan isu lingkungan sebagai agenda internasional, namun baru pada dekade terakhir perubahan iklim menjadi agenda global sebagai masalah paling mendesak yang dihadapi umat manusia. Di sisi lain, membatasi korupsi hanya menjadi isu utama dalam agenda pembangunan di akhir 1980-an dan awal 1990-an, yang berpuncak pada adopsi Konvensi Anti-Suap dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 1997 dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2003.

Pendekatan gender, hutan, dan korupsi yang yang lebih terintegrasi diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim secara efektif. Mengingat kelangkaan studi tentang bagaimana ketiga hal saling berkaitan, tulisan ini menawarkan saran untuk penelitian lebih lanjut serta untuk memperkuat penyusunan kebijakan dan aktivisme di sektor kehutanan melalui pendekatan sensitif gender. Saran ini didasarkan, pertama, pada temuan penelitian bahwa ada korelasi kuat antara kesetaraan gender.dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Meski keterkaitannya belum dipahami dengan baik, buktinya sudah cukup menunjukkan bahwa secara umum, meningkatkan kesetaraan gender mengurangi korupsi. Kedua, jelas bahwa korupsi kehutanan memiliki implikasi mengerikan bagi perempuan karena beban lebih berat mereka atas tugas domestik dan fakta bahwa mereka lebih mungkin menjadi miskin. Karena itu mereka lebih rentan terhadap efek merugikan dari degradasi lingkungan, termasuk deforestasi. Ketiga, keterlibatan perempuan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan tentang hutan masih sangat rendah meskipun ada upaya untuk terus mendorongnya, dan meski perempuan terlibat dalam kelompok pengelola hutan, partisipasi mereka sering menjadi pelengkap semata dan nirmakna. Hal ini berimplikasi negatif terahdap konservasi hutan, karena penelitian menunjukkan hasil konservasi yang lebih baik ketika perempuan terlibat secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan sensitif gender dalam tata kelola hutan. dan di mana perempuan dimasukkan dalam komite kehutanan, partisipasi mereka sering tokenistic dan tidak bermakna. Hal ini memiliki implikasi negatif untuk konservasi kehutanan, karena penelitian telah menunjukkan hasil konservasi yang lebih baik di daerah di mana perempuan bermakna terlibat dalam membuat keputusan. 

Memadukan gender, kehutanan, dan korupsi dalam penelitian dan analisis akademis melalui ekofeminisme

Ekofeminisme adalah kerangka teori yang mengkaji hubungan antara diskriminasi gender dan degradasi lingkungan. Dipelopori oleh Shiva dan Mies, teori ini menyatakan bahwa sistem kekuasaan yang didominasi laki-laki telah menciptakan degradasi lingkungan dan diskriminasi terhadap perempuan.e3f47c92ca60 Ekofeminisme adalah bentuk feminisme radikal yang menentang upaya pengarusutamaan gender ke dalam struktur kekuasaan dan cara kerja dengan pendekatan 'bisnis seperti biasa'. Gerakan ekofeminisme telah mengundang sejumlah perdebatan karena mendorong apa yang sebagian feminis anggap sebagai stereotip, pandangan esensialis yang menganggap perempuan memiliki hubungan lebih dekat, bahkan mistis, dengan alam dan lingkungan.37b5d821fab1 

Namun pandangan kembali mengemuka sebagai bentuk ekologi politik feminis, terutama di kalangan aktivis. Memang, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dalam mengintegrasikan gender dan keperihatinan kaum perempuan dalam wacana lingkungan merupakan jasa ekofeminisme.455f22ade3c7 Gerakan 'Merangkul Pohon' Chipko, gerakan sosial dan ekologi tanpa kekerasan yang dimulai pada 1970 di Uttar Pradesh, India, adalah salah satu contoh awal ekofeminisme dalam tindakan nyata. Dalam protes pertama, di desa Mandal tahun 1973, para perempuan memeluk pohon secara harfiah sebagai taktik untuk mencegah penebangan, yang mereka yakini telah berkontribusi terhadap banjir parah di wilayah tersebut beberapa tahun sebelumnya, pada 1970.6d160cd74467

Gerakan Sabuk Hijau yang dimotori almarhum Wangari Maathai adalah contoh sukses lain dari inisiatif ekofeminisme. Gerakan ini telah mengilhami gerakan serupa di seluruh benua Afrika yang dikenal sebagai Kolektif Ekofeminis Afrika, yang mengampanyekan tradisi feminisme radikal Afrika sebagai dasar untuk mengkritik kekuasaan, menentang kapitalisme multinasional dan efek merusaknya terhadap lingkungan, dan menata kembali dunia yang lebih adil.3821a61551e5

Ekofeminisme memberikan kerangka penting untuk mengkaji bagaimana mengintegrasikan gender ke dalam penelitian anti-korupsi, penyusunan kebijakan, dan aktivisme di sektor kehutanan. Dengan mengkritisi struktur kekuasaan dan model tata kelola yang ada, ekofeminisme mengingatkan bahwa mendorong lebih banyak perempuan berada dalam posisi kekuasaan tidak selalu mengurangi korupsi. Kecuali, ada upaya mendorong perubahan struktur dan budaya kekuasaan yang memungkinkan kekuatan dijalankan dengan cara-cara yang berpihak pada rakyat dan demokratis. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Gaventa tentang perlunya memperhatikan dinamika kekuasaan dalam ruang partisipasi.e72ffc293cff Ekofeminisme selalu menginterogasi kekuasaan dan dapat membantu mempertajam pandangan bahwa bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah fenomena patriarkal. Peneliti feminis dapat berkontribusi pada perdebatan gender dan korupsi dengan melakukan penelitian dan menginterogasi bagaimana peran struktur kekuasaan, yang mengabaikan perempuan, kamu muda, penyandang cacat, serta etnis, ras, dan orientasi seksual minoritas, terhadap kian merajalelanya korupsi, deforestasi, dan efek negatif pembangunan lainnya.

Peneliti dapat membantu memperjelas bagaimana laki-laki dan perempuan terlibat pada berbagai tahap rantai pasokan hasil hutan kayu dan non-kayu, dan mengidentifikasi titik-titik di mana korupsi, eksploitasi, dan penyalahgunaan lazim terjadi. Riset etnografi tentang efek degradasi hutan pada laki-laki dan perempuan, dan kelompok rentan seperti masyarakat adat, juga akan membantu. Penelitian interseksional yang mengkaji tidak hanya gender tetapi juga faktor seperti usia, agama, status disabilitas, orientasi seksual, latar belakang etnis, dan pencapaian pendidikan sebagai variabel partisipasi kehutanan akan memungkinkan pembuat kebijakan menghasilkan solusi yang lebih efektif pada sektor ini. Apalagi, kian banyak pelaku pembangunan, termasuk pemerintah, donor, dan LSM, sudah menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan dan inklusivitas gender.

Mengintegrasikan gender ke dalam analisis ekonomi politik dan kekuasaan serta pengaruh di sektor kehutanan

Dalam beberapa waktu terakhir, praktisi pembangunan telah mengakui bahwa menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek politik dalam program pembangunan dapat membantu meningkatkan efektivitas. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap relasi kuasa dan pengaruh untuk menentukan program apa yang layak dicapai, intervensi apa yang perlu diambil, dan siapa aktor yang perlu dilibatkan. Selain itu, banyak program pembangunan mencoba mengadopsi pendekatan 'sadar gender', yang sering melibatkan analisis gender dan pengarusutamaan gender dalam program.

Namun, riset terbaru oleh proyek Gender dan Praktik Politik di Program Kepemimpinan Pembangunan, menemukan aspek gender jarang diintegrasikan ke dalam pemrograman yang sadar politik dan 'kedua pendekatan ini cenderung beroperasi pada trek parallel- yang merugikan keduanya'd22c0fc30a36 Para peneliti tersebut mencatat karena kedua pendekatan bertujuan menganalisis dan mereformasi dinamika kekuasaan yang tidak setara untuk mencapai perubahan, membawa mereka bersama-sama akan mendoron program pembangunan yang lebih transformatif.

Gender dapat diintegrasikan ke dalam analisis politik dan tata kelola di sektor kehutanan dengan mempertimbangkan hal berikut:

• Peran gender dalam masyarakat dan bagaimana ia membentuk lembaga, sikap, dan faktor ekonomi seperti kepemilikan tanah dan properti/usaha oleh kaum perempuan di sepanjang rantai pasokan kayu.
• Bagaimana peran dinamika gender di sektor ini, misalnya, apa yang dianggap pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki, dan dampak dari pandangan tersebut pada pembangunan nasional.
• Sejauh mana perempuan memegang posisi kekuasaan dan pengaruh, misalnya, berapa banyak perempuan duduk di parlemen dan berapa banyak yang menjadi pemimpin di dunia usaha atau masyarakat sipil yang bergerak di sektor kehutanan dan sektor terkait lainnya.
• Tantangan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam mengakses posisi kekuasaan, dan apakah perempuan yang memegang tampuk kekuasaan benar-benar memiliki pengaruh dalam kebijakan kehutanan.
• Representasi dan pengaruh kelompok perempuan, apakah ada kelompok lobi terhadap hak-hak perempuan, dan berapa banyak kesuksesan yang mereka capai dalam perjuangan mereka.
• Bagaimana situasi politik dan ekonomi mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda di semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga rumah tangga.b9cf31c9e331

Mendorong pendekatan sadar dan inklusif gender untuk inisiatif anti-korupsi kehutanan

Program anti-korupsi kehutanan harus mengadopsi pendekatan yang lebih sadar gender. Pada tingkat internasional, Environment and Gender Index (EGI), yang dikembangkan International Union for Conservation of Nature (IUCN), adalah alat baru untuk memantau kemajuan menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks perjanjian lingkungan global. Diujicobakan pada 2013, alat ini menjadi titik masuk praktis untuk secara komprehensif memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengarusutamaan gender. Pada saat ini, EGI disusun berdasarkan Konvensi Rio tentang keanekaragaman kayati, perubahan iklim, dan desertikasi,016fb92d83f9 yang lintas-acuan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). EGI memberikan informasi dan data kuantitatif tentang kinerja pemerintah dalam menerjemahkan mandat gender dan lingkungan pada tiga Konvensi Rio dan CEDAW ke dalam kebijakan dan perencanaan nasional. Indeks ini memiliki dua aspek: kebijakan lingkungan responsif gender dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Indikator juga mencakup dimasukkannya gender dalam rencana nasional atau laporan terkait dengan Konvensi Rio, dimasukkannya lingkungan dalam rencana yang berkaitan dengan gender, dan partisipasi perempuan dalam lingkungan pengambilan keputusan.30ba7ba9c58d 

Salah satu tujuan EGI adalah mempromosikan peningkatan budaya transparansi dan akuntabilitas; namun, ini tampak hanya fokus pada bidang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan bukan pada tata kelola atau lingkungan nasional. Indikator tata kelola menilai efektivitas kapasitas kelembagaan mendasar suatu negara dan kemampuan warga berpartisipasi secara bebas dalam proses politik. Mereka mengukurnya dengan mempertimbangkan status kebebasan sipil, stabilitas politik, dan hak milik. EGI ini mempertimbangkan pentingnya gender dalam kegiatan yang dilaporkan negara pada Konvensi Rio dan mengkaji apakah laporan CEDAW berisi informasi tentang kelestarian lingkungan. Di masa depan, EGI bisa memperluas indikator tata kelola yang mereka gunakan dengan memasukkan perhatian terhadap anti-korupsi, transparansi dan akuntabilitas (ACTA) dalam tata kelola. Hal ini sangat penting karena korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi tata kelola sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Inisiatif tata kelola kehutanan tingkat internasional lainnya seperti REDD+ dan FLEGT telah mengakui pentingnya gender dan inklusi.233b8ba620fb FLEGT mendorong penelitian untuk memeriksa keterlibatan perempuan dalam rantai pasokan kayu sehingga kebutuhan dan keprihatinan mereka dapat dimasukkan ke dalam proses FLEGT.ff3b99334433

Pada tingkat nasional, mekanisme kehutanan masyarakat harus memastikan keseimbangan gender dan harus dilengkapi, dilatih, dan berwenang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme akuntabilitas sosial seperti penganggaran partisipatif, audit partisipatif, kartu skor masyarakat, dan mekanisme umpan balik lainnya. Seperti disebutkan sebelumnya, partisipasi tidak boleh sekedar pelengkap, tapi juga harus bermakna. Partisipasi tokenistik dapat terjadi dalam beberapa cara, misalnya, perempuan terlambat dilibatkan dalam proses, tidak diberi informasi memadai tentang proses, dan terdegradasi menjadi pengamat terisolir atau peran penasehat ad hoc.2d25b4027379 Gambar 2 menyajikan kerangka untuk partisipasi bermakna yang dikembangkan oleh gerakan perempuan untuk perdamaian dan resolusi konflik.

Partisipasi dalam penganggaran dan perencanaan dinilai sebagai cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan memberantas korupsi. Penganggaran partisipatif dapat dibuat lebih responsif gender dengan memperkenalkan penganggaran responsif gender. Organisasi masyarakat sipil seperti Oxfam telah berada di lini depan mempromosikan penganggaran responsif gender, yang melibatkan analisis anggaran pemerintah terhadap efek gendernya pada perempuan dan laki-laki dan norma-norma serta peran yang dikaitkan kepada mereka. Upaya ini juga melibatkan pembuatan perubahan anggaran untuk menjamin komitmen kesetaraan gender diwujudkan. Penganggaran responsif gender mengkaji bagaimana pendapatan diperoleh (pajak, biaya, denda, dll) dan bagaimana mereka digunakan (melalui ‘surge pajak', penghindaran pajak, dan arus keuangan terlarang lainnya); bagaimana uang dibelanjakan (misalnya, pada pelayanan publik atau infrastruktur); dan apakah pengeluaran yang sebenarnya sejalan dengan anggaran yang disepakati. Hal ini juga mempertimbangkan apakah pengeluaran cukup dan ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis laki-laki, perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki, dan bagaimana keputusan menaikkan dan menghabiskan anggaran mempengaruhi peran gender, seperti pekerjaan perawatan yang tidak dibayar serta kerja subsisten dan distribusinya antar gender.a3a865784396 Karena itu, Penganggaran Responsif Gender di sektor kehutanan bisa menjadi alat penting untuk mengintegrasikan gender ke dalam program-program anti-korupsi sektor kehutanan.

Gambar 2: Komponen partisipasi bermakna

Mekanisme pengungkapan rahasia dan keluhan, termasuk melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual, harus disediakan bagi laki-laki dan perempuan. Di banyak tempat, perempuan memiliki tingkat literasi yang lebih rendah dan/atau kekurangan akses ke mekanisme berbasis teknologi untuk melaporkan kesalahan. Mereka kadang lebih suka melaporkan secara tatap muka, dibanding membuat panggilan telepon atau mengirim catatan lewat surat, serta preferensi dan keterbatasan harus diperhitungkan.

Akses informasi sangat penting untuk kesetaraan dan akuntabilitas gender. Data kehutanan terbuka akan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah di sektor ini. Data bisa menyertakan gambar satelit dari tutupan hutan, informasi tentang izin dan konsesi, serta informasi mengenai anggaran, sumber daya, dan staf. Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil memerlukan informasi ini untuk memobilisasi pemberantasan praktik-praktik seperti pembalakan liar yang mengancam mata pencaharian mereka, sehingga data yang terbuka ramah telepon pintar dan mudah diakses. Dalam kasus apapun, informasi harus dalam format yang dapat mudah diakses oleh kedua jenis kelamin, dengan mempertimbangkan melek huruf dan akses ke teknologi.

Pendekatan sadar gender di sektor kehutanan juga akan memberi kesempatan melihat secara mendalam dinamika gender pada rantai pasokan kayu. Ini bisa termasuk mengungkap aspek gender korupsi, dari sextortion hingga perbudakan modern, dalam rantai pasokan dan menciptakan upaya pemberantasan tehadap praktik-praktik tersebut.0247960a84ad 

Tabel 2 menggambarkan kerangka inisiatif anti-korupsi kehutanan berdasarkan empat pilar transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan mekanisme dan tindakan anti-korupsi, dengan beberapa pendekatan spesifik yang disarankan pada masing-masing pilar.

Mendorong keterlibatan perempuan dalam gerakan anti-korupsi di sektor kehutanan

Seperti disebutkan sebelumnya, perempuan telah aktif dalam gerakan lingkungan selama beberapa dekade, dan gerakan sosial anti-korupsi yang dipimpin kelompok-kelompok perempuan telah lahir. Salah satu contohnya adalah Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) di Indonesia, yang diluncurkan pada 2014. Dengan lebih dari 1.025 kader SPAK aktif di seluruh provinsi di Indonesia, SPAK adalah salah satu gerakan sosial terbesar anti-korupsi yang dipimpin perempuan yang ada saat ini. Gerakan ini menyasar perempuan dari berbagai lapangan pekerjaan dan latar belakang profesional untuk menjadi anggota. Para perempuan anggotanya mengikuti pelatihan tiga hari untuk membangun pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi; mereka berkomitmen untuk bebas korupsi dan melakukan yang terbaik untuk memberantas korupsi di keluarga, komunitas, dan masyarakat lebih luas.a2c39d5dc7e0 Gerakan tersebut dapat dan harus didorong untuk mengatasi korupsi terkait kehutanan sebagai bagian dari tujuan mereka.

Namun inisiatif mendorong perempuan sebagai pegiat anti-korupsi harus dirancang seksama untuk menghindari memperkuat stereotip gender tentang integritas perempuan yang lebih tinggi dan cenderung lebih menghindari perilaku curang. Dengan demikian, setiap proyek harus didahului dengan latihan analisis gender yang mengkaji hubungan gender dan stereotip gender, dan harus ada rencana untuk mengurangi konsekuensi berbahaya yang tidak diinginkan.

Manajemen risiko korupsi untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender program di sektor kehutanan

Diskusi sejauh ini berfokus pada bagaimana mengintegrasikan gender ke dalam inisiatif dan program anti-korupsi kehutanan. Konsekuensinya, penting bagi kegiatan perempuan di sektor kehutanan untuk mempertimbangkan korupsi sebagai ancaman terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Seperti dibahas di atas, korupsi di kehutanan memiliki dampak tak proporsional terhadap perempuan. Karena itu, risiko korupsi harus dipertimbangkan ketika merancang dan menerapkan inisiatif yang bertujuan memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender di sektor kehutanan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan prinsip-prinsip manajemen risiko korupsi dalam analisis gender, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Rekomendasi 

Donor dan badan-badan multilateral

Donor berada di posisi tepat untuk menadanai inisiatif yang mempromosikan pendekatan sensitif gender upaya anti-korupsi di sektor kehutanan. Donor dapat:

• Mendukung upaya oleh badan-badan internasional dan multilateral untuk mengintegrasikan pertimbangan gender dan tindakan anti-korupsi dalam inisiatif sektor kehutanan internasional.
• Mendukung upaya pemerintah mengarusutamakan upaya gender dan anti-korupsi di sektor kehutanan.
• Mendukung organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu gender dan kehutanan, membantu mereka mengadopsi pendekatan gender dan korupsi terpadu.
• Mendukung penelitian akademik tentang korupsi berbasis gender dan dampak korupsi berbasis gender di sektor kehutanan.

Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama mengadopsi pendekatan sensitif gender terhadap upaya anti-korupsi kehutanan. Untuk itu, mereka dapat:

• Mengintegrasikan pertimbangan gender dan inisiatif anti-korupsi dalam strategi dan rencana sektor kehutanan.
• Mewajibkan partisipasi perempuan dalam kelompok pengguna hutan dan memastikan partisipasi bermakna dari semua kelompok.
• Mengaktifkan dan mendorong perempuan mengikuti berbagai profesi dan kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan.
• Memastikan kompilasi data terpilah gender tentang penggunaan hutan, rantai pasokan kehutanan, dan mekanisme tata kelola hutan.

Aktivis, LSM, dan organisasi masyarakat sipil

Seperti disebutkan di atas, pemberantasan korupsi merupakan agenda perjuangan feminis karena korupsi berdampak tidak proporsional terrhadap perempuan. LSM dan aktivis hak-hak perempuan harus:

• Mengkaji bagaimana korupsi menghalangi tujuan proyek mereka dan termasuk memberantas korupsi sebagai bagian dari tujuan proyek mereka untuk meningkatkan kesetaraan gender.
• Mengadopsi atau berkontribusi pada metode anti-korupsi yang ada seperti penganggaran partisipatif, dan membuatnya lebih responsif gender.
• Bertindak sebagai whistleblower tentang pembalakan liar dan bentuk-bentuk lain dari korupsi kehutanan.
• Mengumpulkan data terpilah gender tentang pemanfaatan hutan dan korupsi kehutanan serta pengaruhnya terhadap masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pemantauan mereka.

Peneliti dan ilmuwan

Perlu penelitian lebih lanjut tentang hubungan gender, kehutanan, dan korupsi. Pertanyaan penelitian potensial meliputi:

• Bagaimana laki-laki dan perempuan terlibat dalam korupsi dan praktik ilegal di sepanjang rantai pasokan kehutanan di sektor informal, sektor swasta, dan sektor publik?
• Apa efek korupsi kehutanan pada laki-laki dan perempuan?
• Apakah ada hubungan kausal antara gender dalam pengambilan keputusan dan pengendalian korupsi (seperti ditunjukkan analisis regresi)?
• Kondisi apa yang meningkatkan jumlah perempuan terlibat dalam pengelolaan hutan masyarakat dan pengambilan keputusan menyebabkan penurunan pembalakan liar?
• Bagaimana peran perempuan dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.